PoinMedia.Com – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terus memperkuat tata kelola aset dan keuangan negara melalui kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan serta Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Trans Convention Center Bandung, Selasa (7/7/2026), dan diikuti seluruh satuan kerja di tingkat wilayah.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesesuaian data aset dan laporan keuangan di seluruh lingkungan Kemenimipas. Melalui proses verifikasi dan validasi secara menyeluruh, kementerian berupaya menghindari perbedaan data yang berpotensi menimbulkan temuan dalam proses audit.
Peserta yang hadir terdiri atas pejabat manajerial dan pengelola teknis, mulai dari Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Subbagian, Kepala Urusan, hingga operator pengelola keuangan dan BMN dari berbagai satuan kerja. Mereka melakukan penyelarasan data dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) sebagai instrumen utama pengelolaan keuangan dan aset negara.
Pelaksanaan rekonsiliasi mendapat pendampingan langsung dari tim pembina Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
Selain memastikan keselarasan data, kegiatan ini juga menjadi sarana percepatan penyelesaian proses Alih Status Penggunaan (ASP) BMN, khususnya aset yang dialihkan dari Kementerian Hukum kepada Kemenimipas pasca pembentukan kementerian baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024.
Melalui kegiatan tersebut, setiap satuan kerja diwajibkan menghasilkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang valid sebagai dasar penyusunan laporan keuangan kementerian. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan laporan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.
Kemenimipas menegaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemanfaatan aset negara dapat dilakukan secara optimal sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.***
Reporter : Mia
