PoinMedia.Com – Pemerintah Kelurahan Palabuhanratu menggelar rapat persiapan pembentukan Koperasi Merah Putih di aula kantor kelurahan, Sabtu (26/4/2025).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Koperasi dan DPMD, yang mendorong setiap desa dan kelurahan di wilayah tersebut untuk membentuk Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari program nasional.
Acara dibuka oleh Camat Palabuhanratu, Deni Yudono, dan dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, termasuk Lurah Palabuhanratu Yadi Supriadi, perwakilan DPMD Kabupaten Sukabumi Soni Sondani, Ketua LPM Djohan, Babinsa Pelda Agus Sahli, Ketua MUI kelurahan, serta tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan RT/RW setempat.
Dalam pemaparannya, Soni Sondani menyampaikan bahwa dari total 386 desa dan kelurahan di Kabupaten Sukabumi, saat ini tinggal 19 desa dan satu kelurahan yang belum menyerahkan laporan pembentukan koperasi.
“Alhamdulillah, sudah lebih dari 85 persen desa dan kelurahan yang melaksanakan pembentukan Koperasi Merah Putih. Proses ini terdiri dari dua tahap, yaitu pembentukan dan pendirian koperasi,” ujarnya.
Soni juga menjelaskan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui koperasi yang mandiri dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan minimal satu koperasi berbadan hukum terbentuk di setiap kecamatan.
Adapun tahapan pembentukan koperasi mencakup perencanaan, pembahasan potensi wilayah, kesepakatan pendirian, penyusunan anggaran dasar, penentuan jenis usaha dan modal, serta pemilihan pengurus dan pengawas koperasi.
Lurah Palabuhanratu, Yadi Supriadi, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pembentukan koperasi tersebut.
“Kami bersama LPM siap memfasilitasi proses ini sesuai instruksi dari pemerintah pusat dan kabupaten. Hari ini kami hadirkan perwakilan RT/RW, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat agar koperasi ini segera terbentuk dan bermanfaat bagi warga Palabuhanratu,” tuturnya.
Pembentukan Koperasi Merah Putih ini menjadi bagian dari implementasi program nasional yang diinisiasi pemerintah pusat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas lokal.***
Reporter : Asep T
,
