PoinMedia.Com – Sekretaris Jenderal Lembaga Pemerhati Infrastruktur (LPI), TB. Saepul Bahri, SH., MH., mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sukabumi untuk bertanggung jawab penuh terkait sejumlah proyek pembangunan yang mangkrak serta dugaan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di beberapa dinas.
Saepul Bahri menegaskan bahwa TAPD harus memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, terutama terkait dua proyek yang saat ini terbengkalai, yakni pembangunan gedung pemda dan gedung Graha Pemuda.
Tidak hanya itu, ia juga menyoroti sejumlah proyek di berbagai dinas yang dinilai tidak dikerjakan dengan optimal dan terkesan amburadul.
“Beberapa dinas yang paling disorot dalam dugaan KKN ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pertanian, serta Dinas Kesehatan. Kami mendesak TAPD untuk segera memberikan penjelasan kepada publik,” ujar Saepul Bahri.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya bersama masyarakat akan menggelar aksi massa di Kejaksaan Agung guna menuntut audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran di Kabupaten Sukabumi.
“Khususnya di Dinas Perkim, sejak periode 2021 hingga 2024, terdapat dugaan kuat bahwa anggaran yang dialokasikan hanya dijadikan ajang bancakan oleh pihak-pihak tertentu,” tambahnya.
Saepul Bahri menegaskan bahwa masyarakat saat ini menunggu tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH), terutama terkait dua proyek besar yang mangkrak dan menjadi perhatian publik.
“Publik menuntut adanya langkah nyata dari APH untuk menyelesaikan permasalahan ini dan memastikan adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah,” pungkasnya.***
(RH)
