LPI Pertanyakan Dasar Pelaporan Kholid Mikdar, Sebut Tidak Ada Kegaduhan di Banten

- Admin

Kamis, 30 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum LPI, Rohmat Hidayat, menyoroti serius rencana pelaporan Kholid Mikdar ke Bareskrim Polri. Menurutnya, langkah tersebut keliru karena saat ini masyarakat Banten tengah berjuang melawan ketidakadilan.

Ketua Umum LPI, Rohmat Hidayat, menyoroti serius rencana pelaporan Kholid Mikdar ke Bareskrim Polri. Menurutnya, langkah tersebut keliru karena saat ini masyarakat Banten tengah berjuang melawan ketidakadilan.

PoinMedia.Com – Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI), Rohmat Hidayat, menyoroti serius rencana salah satu kelompok yang mengatasnamakan Forum Penyelamat Banten untuk melaporkan Kholid Mikdar ke Bareskrim Polri. Dalam pernyataan yang beredar di media online, Kholid dituduh sebagai pembuat gaduh atau provokator.

Rohmat menegaskan bahwa pihaknya menolak narasi tersebut dan mempertanyakan dasar pelaporan terhadap Kholid. Menurutnya, langkah itu keliru jika kelompok tersebut benar-benar mengatasnamakan penyelamat Banten.

“Seharusnya, jika mereka benar-benar peduli terhadap Banten, mereka justru mendukung langkah Kholid. Saat ini masyarakat Banten sedang berjuang melawan ketidakadilan, bukan membuat kegaduhan,” ujarnya.

Baca Juga :  Tragis! Bocah di Nias Selatan Diduga Dianiaya Keluarga hingga Lumpuh, Tinggal di Kandang Ayam

Rohmat juga menyinggung polemik pemagaran laut sepanjang lebih dari 30 kilometer yang dinilai sebagai pelanggaran serius dan merugikan banyak pihak. LPI, kata dia, mendukung penuh langkah yang diambil Kholid Mikdar dalam memperjuangkan hak masyarakat.

“Kami di LPI siap berada di garda terdepan membela Kholid. Apa yang dilakukannya sudah benar dan demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, LPI mendesak Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas polemik pemagaran laut, mulai dari tingkat desa hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Baca Juga :  Warga Palestina Tolak Relokasi, Kecam Gagasan Trump sebagai Pengusiran Massal

Rohmat juga menyoroti peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam persoalan ini. Ia menduga ada kebijakan yang memungkinkan terjadinya permasalahan tersebut.

LPI pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengaudit seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan SHGB serta permohonan perubahan status hutan lindung menjadi hutan produksi.

“Publik menantikan langkah tegas dari APH untuk mengusut dugaan permainan dalam proses ini,” pungkasnya.***

 

(RH)

.

 

Berita Terkait

Panglima TNI dan Komisi I DPR RI Dukung Bantuan Sarpras untuk Penanggulangan Bencana di Sukabumi
Prabowo Subianto: Pers Profesional dengan Integritas, Pilar Demokrasi Bangsa
Raffi Ahmad Tanggapi Isu Penimbunan Gas Elpiji 3 Kg di Rumahnya
Polda Gorontalo Ungkap Tambang Emas Ilegal di Boalemo, Tiga Pelaku Diamankan
Kecelakaan Maut di GT Ciawi: 8 Orang Tewas, Satu Korban Meninggal Saat Pinjam Kartu E-Toll
Tak Hanya Properti, Ini Koleksi Kendaraan Mewah Raffi Ahmad yang Capai Rp55 Miliar!
Kasus Perampokan Geng Rusia di Bali: Korban Dipaksa Transfer Rp3,4 Miliar!
Fakta Baru! Bocah 10 Tahun di Nias Selatan Alami Kekerasan Parah, Polisi Usut Tuntas

Berita Terkait

Jumat, 21 Februari 2025 - 16:20 WIB

Panglima TNI dan Komisi I DPR RI Dukung Bantuan Sarpras untuk Penanggulangan Bencana di Sukabumi

Senin, 10 Februari 2025 - 05:13 WIB

Prabowo Subianto: Pers Profesional dengan Integritas, Pilar Demokrasi Bangsa

Minggu, 9 Februari 2025 - 05:34 WIB

Raffi Ahmad Tanggapi Isu Penimbunan Gas Elpiji 3 Kg di Rumahnya

Kamis, 6 Februari 2025 - 19:59 WIB

Polda Gorontalo Ungkap Tambang Emas Ilegal di Boalemo, Tiga Pelaku Diamankan

Rabu, 5 Februari 2025 - 14:41 WIB

Kecelakaan Maut di GT Ciawi: 8 Orang Tewas, Satu Korban Meninggal Saat Pinjam Kartu E-Toll

Berita Terbaru

DPRD Kabupaten Sukabumi menerima audiensi DOB Sukabumi Utara dan menyatakan dukungan penuh terhadap pemekaran.

Pemerintahan

DPRD Terima Audiensi DOB Sukabumi Utara, Pemekaran Masuki Tahap Akhir

Selasa, 10 Jun 2025 - 17:02 WIB

Ombaknya tenang, pemandangannya memukau.

Wisata

Pantai Cikembang, Surga Baru bagi Peselancar Pemula

Minggu, 8 Jun 2025 - 19:32 WIB

error: Content is protected !!