PoinMedia.Com – Bupati Sukabumi H. Asep Japar mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, H. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam acara penyerahan Sertipikat Hak Milik (SHM) bagi warga transmigrasi lokal Kabupaten Sukabumi. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Makarti Muktitama, Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Penyerahan SHM tersebut sekaligus menjadi momen peluncuran program nasional Trans Tuntas yang diinisiasi oleh Kementerian Transmigrasi. Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 1.120 sertipikat diberikan kepada 642 kepala keluarga (KK) transmigran lokal yang tersebar di sejumlah titik di Kabupaten Sukabumi.
Transmigrasi lokal merupakan skema perpindahan penduduk antardaerah dalam satu provinsi, bertujuan mengurangi kepadatan wilayah asal dan mempercepat pemerataan pembangunan di daerah tujuan.
Bupati Sukabumi H. Asep Japar menjelaskan bahwa saat ini terdapat lima Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di wilayahnya, tersebar di beberapa kecamatan. Ia berharap pemberian SHM ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan para transmigran.
“Harapan kami, masyarakat transmigrasi lokal bisa lebih sejahtera dengan adanya pemenuhan hak atas tanah. Salah satunya lewat sertipikat lahan usaha dan pekarangan yang diserahkan hari ini,” kata Asep Japar.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan terhadap masyarakat transmigrasi lokal.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian ATR/BPN atas kerja sama dan kontribusinya,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menko H. Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan kebahagiaannya dapat menyerahkan SHM secara langsung kepada warga transmigrasi. Menurutnya, langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum atas tanah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Semoga semua ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua,” ujar AHY.
Ia juga menegaskan bahwa program ini menjadi tonggak awal penataan ulang kebijakan transmigrasi ke depan, sejalan dengan arah pembangunan nasional yang digagas Presiden Prabowo.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo, kita memiliki visi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tak boleh ada daerah yang tertinggal. Ini adalah paradigma baru dalam transmigrasi,” tandasnya.***
(Red)
