PoinMedia.Com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi menerima penyerahan Barang Milik Negara (BMN) eks barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Penyerahan tersebut berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Kamis (8/10/2026).
Penyerahan aset ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh Bupati Sukabumi H. Asep Japar bersama KPK RI.
Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pemulihan Aset yang disampaikan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK RI Irjen Pol. Asep Guntur Rahayu, S.I.K., S.H., M.H. Selain itu, Pemkab Sukabumi juga meluncurkan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Portofolio Aset Terintegrasi untuk Kemitraan (SIMPATIK).
Adapun aset yang diserahkan berupa dua bidang tanah beserta bangunan dengan total luas kurang lebih 19.700 meter persegi. Aset tersebut berlokasi di Desa Cijengkol, Kecamatan Caringin, dengan nilai estimasi hampir Rp1,94 miliar.
Dalam sambutannya, Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengatakan penyerahan hibah tersebut bukan sekadar proses administrasi pengalihan pengelolaan barang, tetapi merupakan amanah yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
“Kami berkomitmen bahwa penyerahan hibah barang milik negara ini tidak hanya sekadar menambah daftar inventaris aset Pemkab Sukabumi semata, tetapi juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Bupati juga menekankan pentingnya aplikasi SIMPATIK sebagai wujud komitmen Pemkab Sukabumi dalam memperkuat tata kelola aset berbasis digital. Sistem tersebut diharapkan dapat mendukung proses pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah secara lebih tertib dan optimal.
Sementara itu, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK RI Irjen Pol. Asep Guntur Rahayu berharap BMN eks barang rampasan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk kepentingan masyarakat.
“Kami dari KPK menyerahkan kembali aset milik negara ini yang selama ini dikuasai secara tidak sah oleh oknum pelaku korupsi untuk dimanfaatkan secara maksimal,” terangnya.
Asep Guntur menambahkan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan aset tersebut untuk mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat luas.
“Silakan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan, khususnya masyarakat Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.***
Reporter : yudi
