PoinMedia.Com – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (1/10/2026).
Selain persoalan PAD, Fraksi Gerindra meminta rancangan anggaran daerah 2027 diselaraskan dengan delapan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi desa, pembangunan infrastruktur, serta pemerataan pelayanan dasar.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Hera Iskandar, menyampaikan RAPBD 2027 memproyeksikan total pendapatan daerah sebesar Rp4,171 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp4,240 triliun.
Di tengah target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,44 persen hingga 7,51 persen, target PAD justru diproyeksikan turun Rp6,36 miliar atau 0,70 persen. Target tersebut turun dari Rp903,91 miliar pada APBD Murni 2026 menjadi Rp897,54 miliar dalam RAPBD 2027.
“Di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi daerah yang ditargetkan mencapai 5,44 persen hingga 7,51 persen, melandainya target PAD menjadi pertanyaan teknokratis,” ujar Hera saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Gerindra.
Ketergantungan Transfer Pusat Masih Tinggi
Fraksi Gerindra juga menyoroti tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Sukabumi terhadap pemerintah pusat. Transfer Keuangan Daerah (TKD) masih menyumbang sekitar 78,29 persen dari total pendapatan daerah.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian agar kemampuan fiskal daerah tidak terus bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Gerindra mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperkuat digitalisasi retribusi, mengoptimalkan Pajak Air Permukaan, serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
Anggaran Infrastruktur Naik, Pengawasan Diminta Diperketat
Pada sisi belanja, Fraksi Gerindra mengapresiasi peningkatan alokasi Belanja Modal untuk jalan, jaringan dan irigasi yang mencapai Rp288,27 miliar atau naik 57,28 persen.
Kenaikan anggaran tersebut dinilai dapat menjadi peluang untuk menjawab persoalan kerusakan infrastruktur yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.
Namun, peningkatan anggaran dinilai perlu dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Gerindra meminta kualitas pekerjaan konstruksi serta transparansi proses pengadaan menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Jangan sampai anggaran ratusan miliar kembali menjadi jalan berlubang dalam hitungan bulan akibat lemahnya pengawasan. Pengadaan barang dan jasa harus menekan efisiensi dan menghentikan segala bentuk kebocoran,” tegas Hera.
Tiga Fokus Strategis APBD 2027
Untuk memperkuat keterkaitan antara kebijakan daerah dengan program strategis nasional, Fraksi Gerindra mengusulkan tiga fokus utama dalam penyusunan APBD 2027.
Pertama, membangun Tri Ekosistem Ekonomi Desa dengan mengintegrasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP), dan Koperasi Desa Merah Putih.
Koperasi desa didorong menjadi bagian dari rantai pasok program MBG sehingga perputaran ekonomi tidak berhenti pada penyedia, tetapi dapat dirasakan petani, peternak, nelayan dan pelaku usaha lokal.
Kedua, memperkuat kedaulatan pangan dan energi. Salah satunya melalui optimalisasi anggaran irigasi untuk mendukung pencetakan sawah baru.
Gerindra juga meminta pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi sebesar Rp8 miliar diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat di kawasan tambang sekaligus mendukung konservasi lingkungan.
Ketiga, melakukan restrukturisasi BUMD melalui audit kinerja dan pembenahan tata kelola. BUMD didorong memberikan kontribusi dividen dan Return on Investment (ROI) terhadap PAD, bukan menjadi beban fiskal daerah.
Ketimpangan Utara-Selatan Jadi Sorotan
Fraksi Gerindra turut menyoroti ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Kabupaten Sukabumi.
Wilayah Sukabumi Utara dinilai memiliki pertumbuhan industri yang lebih kuat, sementara kawasan selatan memiliki potensi maritim dan pariwisata yang besar, namun masih menghadapi persoalan konektivitas dan infrastruktur.
Karena itu, APBD 2027 diminta tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.
Di sektor pendidikan, Gerindra meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran konkret untuk penyelenggaraan program Baca Tulis Al-Qur’an pada jenjang SD dan SMP sesuai amanat Perda Pendidikan Nomor 7 Tahun 2023.
Sementara di bidang kesehatan, pembangunan dan penyelesaian Puskesmas Pembantu (Pustu) serta Puskesmas Rawat Inap di wilayah pelosok juga diminta menjadi perhatian.
Lima Rekomendasi Fraksi Gerindra
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Gerindra yang diketuai Teddi Setiadi dengan sekretaris Ruslan Abdul Hakim menyampaikan lima rekomendasi kepada Bupati Sukabumi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pertama, menyelaraskan APBD 2027 dengan Asta Cita, termasuk penguatan program MBG, KDMP dan Koperasi Desa.
Kedua, memperkuat ekosistem agroindustri dan pariwisata secara terintegrasi.
Ketiga, melakukan digitalisasi sekaligus rekayasa target PAD agar potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan dan targetnya ditingkatkan.
Keempat, melakukan kalkulasi secara cermat terhadap pembiayaan netral dan SILPA sebesar Rp68,58 miliar untuk mencegah munculnya defisit maupun tunda bayar pada akhir tahun anggaran.
Kelima, melaksanakan lelang dini atau early tender terhadap paket belanja modal infrastruktur setelah proses evaluasi gubernur, sehingga pekerjaan fisik dapat dimulai lebih awal dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat sejak Triwulan I 2027.
Bagi Fraksi Gerindra, penyusunan APBD 2027 bukan sekadar persoalan menetapkan angka pendapatan dan belanja, tetapi juga menentukan arah pembangunan Kabupaten Sukabumi agar lebih mandiri secara fiskal, merata dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.***
Reporter : Gandi
