PoinMedia.Com – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi mulai memetakan kerusakan pada saluran Daerah Irigasi (DI) Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, yang selama ini menjadi salah satu sumber pengairan bagi lahan pertanian masyarakat.
Survei dilakukan untuk mengetahui titik-titik saluran yang mengalami kebocoran, retak hingga kerusakan lainnya sebagai bahan pengajuan rehabilitasi.
Juru DI Citepus UPTD Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Saepul Rohman, mengatakan kondisi saluran saat ini membuat distribusi air tidak optimal, terutama menuju area persawahan di bagian hilir.
“Kebocorannya banyak sehingga air tidak sampai ke lokasi yang membutuhkan, terutama persawahan,” kata Saepul.
Menurutnya, DI Citepus yang menjadi kewenangan UPTD Dinas PU Kabupaten Sukabumi memiliki panjang sekitar 3,7 kilometer. Sementara terdapat sekitar satu kilometer saluran lainnya yang berada di wilayah pertanian.
Dari hasil survei yang dilakukan, sekitar 30 persen bagian saluran diketahui mengalami kerusakan. Sedangkan sekitar 70 persen lainnya masih berada dalam kondisi layak.
Temuan tersebut menjadi dasar bagi Dinas PU untuk menyusun usulan penanganan. Titik saluran yang bocor, retak maupun mengalami kerusakan akan menjadi bagian yang diprioritaskan dalam rencana rehabilitasi.
“Pertama kami survei kerusakannya. Setelah itu diusulkan untuk rehabilitasi, terutama bagian yang bocor, retak, dan rusak,” ujarnya.
Kondisi saluran tersebut sebelumnya dikeluhkan petani di Kampung Cidahon, Desa Citepus. Ketua Kelompok Tani (Poktan) Mukti Tani, Dadang, menyebut pasokan air ke areal persawahan tidak lagi seperti sebelumnya.
Menurut Dadang, kondisi itu telah dirasakan petani sekitar empat bulan terakhir. Hampir 50 hektare lahan pertanian yang berada dalam layanan irigasi tersebut terdampak berkurangnya pasokan air.
“Tahun sekarang petani benar-benar mengeluh. Dari hulu sampai hilir banyak yang tidak beres, terutama karena banyak kebocoran. Biasanya musim kemarau empat bulan pun masih bisa produksi, tetapi sekarang petani benar-benar kesulitan,” ujar Dadang.
Petani sebelumnya juga telah berupaya menangani sejumlah kebocoran secara mandiri. Terpal, plastik dan material seadanya digunakan untuk menutup bagian saluran yang mengalami kebocoran.
Bahkan, warga sempat mengumpulkan iuran secara sukarela hingga sekitar Rp6 juta untuk melakukan perbaikan.
Namun, penanganan swadaya tersebut belum cukup untuk memperbaiki seluruh saluran yang mengalami kerusakan.
Bagi Dinas PU, hasil survei menjadi tahapan awal sebelum penanganan dilakukan. Saepul mengatakan waktu realisasi rehabilitasi belum dapat dipastikan karena usulan tersebut masih harus melalui proses lebih lanjut.
“Kami belum bisa memastikan jadwal realisasinya. Usulan penanganan sudah disampaikan dan selanjutnya menunggu proses,” ujarnya.***
Reporter : Dapit
