PoinMedia.Com – Ketahanan daerah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dinilai membutuhkan sinergi lintas sektor. Luas wilayah serta beragamnya potensi risiko membuat pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada aspek pertahanan dan keamanan.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, mengatakan ketahanan daerah harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat, DPRD, dan masyarakat.
Menurutnya, infrastruktur, tata ruang, lingkungan, sumber daya air, kebencanaan hingga teknologi perlu ditempatkan dalam satu kerangka pembangunan yang saling terhubung.
Pandangan tersebut disampaikan Hamzah setelah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyoroti perkembangan ancaman hibrida, teknologi, dinamika geopolitik dan potensi bencana dalam peringatan HUT ke-81 TNI, Senin (5/10/2026).
“Pesan Panglima TNI ini sangat relevan dengan kondisi daerah. Ancaman hari ini tidak selalu berupa konflik bersenjata. Ada bencana, gangguan infrastruktur, persoalan lingkungan, disrupsi teknologi, hingga ancaman di ruang informasi,” ujar Hamzah, Rabu (7/10/2026).
Ia menilai ketahanan nasional perlu diperkuat dari daerah. Karena itu, setiap sektor pembangunan harus memiliki keterkaitan dengan keselamatan dan keberlanjutan masyarakat.
“Ketahanan itu harus dibangun dari bawah. Daerah harus punya infrastruktur yang kuat, tata ruang yang tertib, sumber daya air yang terkelola, lingkungan yang terjaga, serta sistem komunikasi yang mampu mendukung masyarakat ketika menghadapi situasi darurat,” katanya.
Hamzah juga menilai semangat PRIMA dalam tubuh TNI, yakni profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif, dapat menjadi nilai yang diterapkan dalam membangun kerja sama antarlembaga di Kabupaten Sukabumi.
Ruang lingkup Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi sendiri bersinggungan langsung dengan sejumlah sektor strategis. Di antaranya perhubungan, komunikasi dan persandian, tata ruang, pekerjaan umum, sumber daya air, perumahan, lingkungan hidup, energi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemadam kebakaran serta kehutanan.
Menurut Hamzah, seluruh sektor tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.
“Jalan berkaitan dengan mobilitas, tata ruang berkaitan dengan keselamatan, sumber daya air berkaitan dengan ketahanan pangan dan bencana, lingkungan berkaitan dengan keberlanjutan, sedangkan komunikasi dan teknologi berkaitan dengan kemampuan pemerintah merespons perubahan,” jelasnya.
Karena itu, koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi, DPRD, TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran dan masyarakat perlu terus diperkuat. Setiap lembaga harus memiliki peran yang jelas agar penanganan berbagai persoalan di lapangan tidak berjalan secara terpisah.
“Kalau berbicara tentang ketahanan daerah, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. TNI tidak bisa sendiri, Polri tidak bisa sendiri, DPRD juga tidak bisa sendiri. Semua harus berada dalam satu orkestrasi kebijakan yang jelas dan terukur,” tegasnya.
Selain koordinasi, Hamzah menekankan pentingnya memasukkan mitigasi bencana ke dalam setiap perencanaan pembangunan. Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah yang luas dengan potensi bencana yang membutuhkan kesiapsiagaan secara berkelanjutan.
Menurutnya, jalur evakuasi, sistem komunikasi, peralatan penanganan bencana hingga kondisi infrastruktur harus dipersiapkan sebelum keadaan darurat terjadi.
“Jangan sampai kita baru bergerak ketika bencana sudah terjadi. Infrastruktur harus disiapkan, jalur evakuasi harus jelas, komunikasi harus berjalan, peralatan harus tersedia, dan koordinasi antarinstansi harus sudah siap,” ujarnya.
Ia juga meminta pembangunan jalan, jembatan, drainase, irigasi dan infrastruktur sumber daya air mempertimbangkan risiko bencana serta keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat.
“Setiap pembangunan harus punya perspektif ketahanan. Jangan hanya berpikir selesai dibangun, tetapi harus dipikirkan apakah infrastrukturnya mampu menghadapi risiko bencana dan benar-benar memperkuat kehidupan masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, perkembangan teknologi membuat aspek ketahanan informasi semakin penting. Pemerintah dinilai perlu menyediakan informasi yang cepat dan akurat, sementara masyarakat juga dituntut lebih kritis dalam memilah informasi.
Hamzah menilai semangat “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” juga relevan diterapkan di tingkat daerah melalui kerja kolaboratif.
“Makna TNI bersama rakyat harus diwujudkan dalam kerja nyata. Ketika ada bencana, kita bersama. Ketika membangun infrastruktur, kita bersinergi. Ketika menjaga lingkungan dan sumber daya alam, kita bergerak bersama. Pada akhirnya yang ingin kita jaga adalah masyarakat dan masa depan daerah,” tandasnya.***
Reporter : Dapit
