PoinMedia.Com- Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi mempercepat verifikasi ulang data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang terdampak penonaktifan.
Menurut Budi, langkah tersebut diperlukan agar alokasi anggaran jaminan kesehatan daerah benar-benar menyasar masyarakat yang memenuhi kriteria dan membutuhkan perlindungan kesehatan.
Ia menegaskan, proses verifikasi harus dilakukan secara faktual dengan memastikan kesesuaian data administrasi dan kondisi masyarakat di lapangan. Data warga yang telah meninggal dunia perlu diperbarui, sementara masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar harus segera diidentifikasi.
“Jangan sampai yang sudah meninggal masih ada tercatat. Kemudian yang secara ekonomi mampu masih mendapatkan bantuan, tetapi yang kurang mampu justru tidak mendapatkan bantuan,” ujar Budi di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Jumat (2/10/2026).
Budi menilai, persoalan data penerima PBI tidak cukup diselesaikan melalui pencocokan dokumen administratif. Pemerintah daerah perlu memastikan kondisi ekonomi dan keberadaan penerima bantuan secara langsung agar penetapan kepesertaan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
### Verifikasi PBI Diminta Libatkan Sejumlah Perangkat Daerah
Untuk mempercepat proses pemutakhiran data, Budi mendorong keterlibatan lintas perangkat daerah yang memiliki kewenangan dan data terkait kependudukan, kesejahteraan sosial, serta pelayanan kesehatan.
Sejumlah instansi yang dinilai perlu dilibatkan di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta perangkat daerah terkait lainnya.
Koordinasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mencocokkan data dan memastikan masyarakat yang berhak tetap memperoleh bantuan jaminan kesehatan.
“Semua perangkat ada. Bisa dari Dinas Kependudukan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, kemudian KB, dan sebagainya. Dibentuk satu tim untuk segera memverifikasi,” kata politikus Partai Golkar tersebut.
Budi juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, tim verifikasi dari pemerintah daerah telah dibentuk dan proses pemutakhiran data mulai berjalan.
Meski demikian, ia meminta proses tersebut segera dituntaskan mengingat persoalan kepesertaan PBI berkaitan langsung dengan keberlanjutan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
### DPRD Tegaskan Pelayanan Kesehatan Harus Tetap Berjalan
Di tengah proses verifikasi, Budi menekankan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak boleh terhenti. Menurutnya, pemutakhiran data bertujuan memperbaiki ketepatan sasaran bantuan, bukan menjadi alasan terhambatnya pelayanan kepada warga yang membutuhkan.
“Meskipun hari ini dalam situasi untuk memverifikasi, pelayanan itu tidak boleh terhenti. Tetap pelayanan kesehatan harus berjalan dan masyarakat harus terlayani dengan baik,” tegasnya.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tetap mendapatkan pelayanan secara optimal selama proses pembaruan data berlangsung.
Bagi DPRD, ketepatan data penerima bantuan dan keberlangsungan pelayanan kesehatan merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan.
### DPRD Dorong Koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat
Selain persoalan validasi data, Budi turut menyoroti dukungan pembiayaan PBI BPJS Kesehatan yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia meminta Pemkab Sukabumi berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk memperoleh kejelasan mengenai dukungan anggaran yang sebelumnya tersedia, tetapi menurut informasi yang diterimanya kini tidak lagi disalurkan.
“Makanya kami menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah provinsi. Kenapa anggaran PBI ini tidak turun ke Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.
Menurut Budi, koordinasi tersebut diperlukan untuk memperjelas persoalan pembiayaan sekaligus mencari solusi agar perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria tetap terjaga.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Sukabumi belum membentuk tim khusus untuk menangani persoalan tersebut. Pengawasan akan dilakukan melalui Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi yang memiliki ruang lingkup kerja di bidang kesehatan.
Budi berharap percepatan verifikasi data, koordinasi antarlembaga, dan kejelasan dukungan pembiayaan dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, pembaruan data kepesertaan PBI tidak berujung pada terhambatnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang benar-benar membutuhkan bantuan.***
Reporter : Dapit
