PoinMedia.Com – Terhentinya alokasi bantuan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 40 persen kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi menjadi perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sukabumi.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi keberlangsungan kepesertaan masyarakat dalam program BPJS PBI. Bahkan, apabila dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi tidak kembali tersedia, jumlah kepesertaan PBI di Kabupaten Sukabumi dikhawatirkan mengalami pengurangan hingga 50 persen.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi, Leni Liawati, mengatakan persoalan tersebut telah disampaikan kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS dalam kegiatan silaturahmi yang berlangsung di Bogor, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Leni, salah satu hal yang didorong dalam pertemuan tersebut adalah agar bantuan pendanaan untuk subsidi BPJS PBI dapat kembali dialokasikan dalam anggaran tahun 2027.
“Di kesempatan itu saya menyampaikan, salah satunya tentang BPJS PBI, Dermaga Cisolok yang mangkrak, Bantargadung yang membutuhkan SMA Negeri, dan lain sebagainya,” ungkap Leni kepada Jubirtvnews.com melalui pesan singkat, Kamis (1/10/2026).
Leni menjelaskan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan menyampaikan bahwa dukungan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2026 belum dapat direalisasikan karena kondisi keuangan provinsi yang belum memungkinkan.
Meski demikian, Fraksi PKS Kabupaten Sukabumi berharap dukungan anggaran tersebut dapat kembali dialokasikan pada 2027. Hal itu dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan kepesertaan BPJS PBI bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.
“Pertemuan dengan DPRD Provinsi sudah disampaikan, banprov untuk subsidi BPJS minta ditunaikan kembali. Tapi keuangan provinsinya belum memungkinkan di tahun 2026. Mudah-mudahan 2027 bisa dianggarkan kembali,” kata Leni.
Selain persoalan BPJS PBI, Fraksi PKS Kabupaten Sukabumi juga menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang dinilai memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Di antaranya terkait Dermaga Cisolok yang belum terselesaikan serta kebutuhan pembangunan SMA Negeri di wilayah Bantargadung.
Fraksi PKS Kabupaten Sukabumi berharap komunikasi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk mendorong kembali dukungan anggaran provinsi terhadap sejumlah kebutuhan strategis di Kabupaten Sukabumi.
Terutama, kata Leni, terkait keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat melalui program BPJS PBI.***
Reporter : Gandi
