PoinMedia.Com – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sukabumi meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 benar-benar memberikan manfaat langsung dan nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana, saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Raperda tentang APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (1/10/2026).
Menurut Andri, APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administratif. Anggaran daerah harus menjadi instrumen untuk menerjemahkan kebijakan pembangunan menjadi program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari seberapa besar anggaran terserap, tetapi dari seberapa besar perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Anggaran yang besar harus melahirkan manfaat yang besar,” tegas Andri.
Dorong Penguatan Agroindustri dan Pariwisata
Fraksi PPP mengapresiasi arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang mengusung semangat “Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat”, dengan tema “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata.”
Namun demikian, Fraksi PPP mengingatkan agar potensi daerah, seperti pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata, tidak berhenti pada slogan maupun aktivitas produksi bahan mentah.
Andri menilai pengembangan sektor-sektor tersebut harus dilakukan secara utuh melalui rantai nilai, mulai dari produksi, pengolahan, pengemasan, pemasaran hingga penyediaan infrastruktur pendukung.
Dengan pola tersebut, masyarakat lokal diharapkan tidak hanya menjadi pelaku di sektor hulu, tetapi juga dapat memperoleh manfaat ekonomi dari proses pengolahan produk hingga pemasaran.
Tiga Prioritas Fraksi PPP
Untuk memastikan pemerataan pembangunan melalui APBD 2027, Fraksi PPP menyampaikan tiga rekomendasi utama kepada pemerintah daerah.
Pertama, perbaikan infrastruktur jalan desa dan lingkungan.
Pemerintah daerah diminta memberikan perhatian terhadap kondisi jalan desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani hingga jalan setapak.
Menurut Fraksi PPP, infrastruktur tersebut bukan sekadar fasilitas fisik, tetapi merupakan bagian penting dari konektivitas masyarakat. Jalan yang baik dapat memperlancar mobilitas warga dan distribusi barang, menekan biaya transportasi serta mempercepat akses masyarakat menuju sekolah, fasilitas kesehatan dan pusat-pusat ekonomi.
Kedua, penguatan dukungan terhadap lembaga pendidikan dan keagamaan.
Fraksi PPP meminta dukungan terhadap madrasah, masjid, musala, pesantren serta lembaga pendidikan keagamaan tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.
Dukungan tersebut dinilai sebagai bagian dari investasi pembangunan manusia, terlebih kultur keagamaan memiliki peran kuat dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Fraksi PPP juga meminta agar penyaluran dukungan dilakukan secara transparan, proporsional dan tepat sasaran, termasuk menjangkau wilayah-wilayah terluar.
Ketiga, penguatan Bantuan Keuangan Desa (Bankeu Desa).
Fraksi PPP menilai desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik. Karena itu, dukungan anggaran kepada pemerintahan desa perlu diperkuat dan diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Bankeu Desa diharapkan dapat mendukung penguatan UMKM dan BUMDes, ketahanan pangan serta pembangunan infrastruktur dasar.
Penyaluran Bankeu Desa juga diminta dilakukan secara tepat waktu dan transparan agar dapat memberikan dampak optimal bagi masyarakat.
APBD sebagai Kontrak Moral
Selain persoalan pembangunan, Fraksi PPP menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program.
Evaluasi terhadap penggunaan anggaran juga dinilai perlu dilakukan secara terbuka agar tidak terjadi kesenjangan antara dokumen perencanaan dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Fraksi PPP turut mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan dalam pemerintahan merupakan amanah yang memiliki konsekuensi pertanggungjawaban.
“APBD adalah kontrak moral antara pemerintah dengan rakyat. Kami berharap APBD 2027 tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan keberpihakan nyata kepada rakyat,” pungkas Andri.
Pandangan tersebut menjadi catatan Fraksi PPP dalam pembahasan Raperda APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027. Fraksi PPP berharap arah belanja daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu menghasilkan dampak pembangunan yang nyata dan terukur bagi masyarakat.***
Reporter : Gandi
